Latihan soal cocok bagi calon PPK,PPS lengkap dengan pembahasan Seri 2
Latihan soal-soal seputar kepemiluan untuk sahabat sahabat yang berminat menjadi penyelenggara Pemilu Pada Pemilu 2024 cocok yang akan menghadapi seleksi untuk jadi penyelenggara Pemilu PPK,PPS CPNS dan PPPK pada Lembaga Penyelenggara Pemilu.
Berikut merupakan latihan soal yang dilengkapi pembahasan
1. Landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah
A. undang-undang Nomor 10 tahun 2016
B. undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
C. undang-undang Nomor 42 tahun 2008 di undang-undang nomor 5 tahun 2011
D. undang-undang nomor 8 tahun 2012
Pembahasan :
setelah kita membaca kita dari bebrapa jawaban diatas semua pilihan jawaban merupakan undang-undang tentang pemilihan umum tapi hanya satu yang merupakan landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu pilihan A (undang-undang Nomor 10 tahun 2016)
manakah yang merupakan jawaban yang paling tepat teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara Pemilu tentu dengan mudah dapat menjawab pertanyaan ini yaitu pilihan B undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum undang-undang ini merupakan penyatuan dan penyederhanaan undang-undang Pemilu sebelumnya yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden
undang-undang nomor 15 tahun 2011 yaitu tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan tok Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan terbitnya undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelum undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 landasan hukum dan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan B yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah
A. pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945
B. pasal 22 C ayat 1 undang-undang Dasar 1945
C. Pasal 6 undang-undang Dasar 1945
D. pasal 22e undang-undang Dasar 1945 pasal 23e undang-undang dasar 1945
Pembahasan:
berdasarkan penjelasan yang kami dapatkan di situs hukumonline.com konsideran mengingat memuat dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu jadi pada poin mengingat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum pembentukan undang-undang ini adalah pasal 1 ayat 2 pasal 5 ayat 1 Pasal 6 Pasal 6a pasal 18 ayat 3 pasal 19 ayat 1 pasal 20 pasal 22 C ayat 1 dan pasal 22e undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Mari kita perhatikan dan fahami satu persatu isi dari pasal dalam pilihan jawaban soal nomor 2 yaitu pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945 Mari kita lihat pada pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar jadi pilihan ini merupakan dasar hukum pembentukan undang-undang dasar Nomor 7 Tahun 2017
berarti pasal 22 C ayat 1 undang-undang Dasar 1945 mari kita lihat juga pasal 22c ini yaitu ayat 1 yang “berbunyi anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih di setiap provinsi melalui pemilihan umum” maka pilihan B merupakan dasar hukum pembentukan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan pilihan C yaitu pasal 6 undang-undang Dasar 1945 pada pasal 6 ini menyatakan “calon presiden dan calon wakil presiden harus Seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri tidak pernah menghianati menghianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”
syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang maka Pasal 6 undang-undang Dasar 1945 ini merupakan dasar hukum pembentukan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan di Pasal 22e 6 dan Dasar 1945 ini merupakan pasal dalam undang-undang dasar yang secara khusus mengatur tentang pemilihan umum sedangkan
Pilihan D pada pilihan di tentang pasal 23e undang-undang Dasar 1945 dan ini merupakan jawaban pada soal kedua ini karena pasal 23e undang-undang Dasar 1945 itu mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan jadi yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pilihan pasal 23e undang-undang Dasar 1945
3. Berikut ini yang bukan merupakan penyelenggara pemilu adalah
A. Kpu
B. Bawaslu
C. Dkpp
D. kepolisian dan
E. KPPS
Pembahasan:
Sesuai dengan pasal 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Hai nomor 7 tentang pengertian istilah disebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum badan pengawas pemilu dan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah secara langsung oleh rakyat maka
Pertanyaannya adalah yang bukan merupakan penyelenggara pemilu adalah pilihannya adalah kepolisian sangat mudah asal jeli dalam membaca dan memahami soal.
4. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara usus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal
A. pasal 3
B. pasal 4
C. pasal 5
D. Pasal 6
E. pasal
Pembahasan:
hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu secara khusus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 5 yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk sebagai pemilih sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD sebagai calon presiden atau wakil presiden sebagai calon anggota DPRD dan Sebagai penyelenggara pemilu”
maka jawaban yang tepat untuk soal keempat ini adalah C pasal 5
5. melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan tugas dari
A. Bawaslu
B. KPU
C. kepolisian
D. kejaksaan
E. DKPP
Pembahasan:
rujukan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah pasal 159 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi DKPP bertugas a menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Maka jawaban yang paling tepat untuk soal kelima ini adalah DKPP
6. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah tentang peserta pemilu adalah
A. perseorangan untuk Pemilu presiden dan wakil presiden
B. Partai politik untuk Pemilu DPR
C. partai politik untuk Pemilu DPRD provinsi
D. partai politik untuk Pemilu DPRD kabupaten kota
Pembahasan:
Pemilu DPD Hai Sesuai dengan pasal 1 angka 27 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR anggota DPRD provinsi kota DPRD kabupaten kota perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu presiden dan wakil presiden.
Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal keenam ini adalah A Karena untuk Pemilu presiden dan wakil presiden kita belum menganut atau kita tidak menganut calon perseorangan untuk presiden dan wakil presiden Hai calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
7. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah
A. PPK
B. KPPS
C. PPLN
D. PTPS
E. tps
Pembahasan:
untuk menjawab pertanyaan ini Hai Mari kita merujuk kepada pasal 89 ayat 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di sebutkan bahwa “Bawaslu sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan atau Desa Panwaslu luar negeri dan pengawas TPS.
Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal ketujuh ini adalah Hai di PTPS atau disebut juga dengan pengawas TPS.
8. berikut ini yang bukan merupakan jajaran Bawaslu adalah
A. Bawaslu Provinsi
B. Panwaslu Desa
C. ptps
D. Panwaslu LN
E. KPPSLN
Pembahasan:
untuk menjawab soal nomor 8 ini kita kembali merujuk pada pasal 89 ayat 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Hai yang mana disebutkan bahwa “jajaran Bawaslu adalah Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu luar negeri dan pengawas TPS
Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah KPPSLN karena KPPS LN ini merupakan bagian dari KPU
9. pernyataan yang benar tentang komposisi anggota DKPP adalah
A. 1 orang ex-officio dari unsur KPU dua orang ex-officio dari unsur Bawaslu dan Lima orang tokoh masyarakat
B. dua orang ex-officio dari unsur KPU dua orang ex-officio dari unsur Bawaslu dan tiga orang tokoh masyarakat
C. 1 orang ex-officio dari KPU satu orang ex-officio dari unsur Bawaslu dan Lima orang tokoh masyarakat
D. 1 orang ex-officio dari unsur KPU satu orang ex-officio dari unsur Bawaslu dan empat orang tokoh masyarakat tujuh orang tokoh masyarakat
Pembahasan:
untuk menjawab pertanyaan ini Mari kita merujuk pada pasal 155 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Hai pada ayat 4 disebutkan bahwa DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat satu berjumlah tujuh orang yang terdiri atas satu orang ex-officio dari unsur KPU dan satu orang Hai ex-officio dari unsur Bawaslu dan Lima orang tokoh masyarakat.
Maka, yang paling tepat untuk pertanyaan kesembilan ini adalah C 1 orang ex-officio dari unsur KPU satu orang ex-officio dari unsur Bawaslu dan Lima orang tokoh masyarakat
10. Kapan tahapan Pemilu dimulai
A. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara
B. 22 bulan sebelum hari pemungutan suara
C. 24 bulan sebelum hari pemungutan suara
D. 25 bulan sebelum hari pemungutan suara
E. 28 bulan sebelum hari pemungutan suara
Pembahasan:
untuk menjawab pertanyaan ke-10 ini kita merujuk pada pasal 167 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada angka 6 disebutkan
“tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara”
Maka, Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan Kapan tahapan Pemilu dimulai adalah jawaban A 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
11. Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi anggota partai kecuali:
A. Kepala Desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat Desa
D. Lembaga Swadaya Masyarakat
E. Tenaga Pendamping Desa
Jawaban no 11 dengan pembahasan sebagai berikut:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) menyatakan: “Kepala Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf (g) menyatakan: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.”
Demikian soal lengkap dengan pembahasannya semoga bermanfaat, untuk persiapan menuju tahapan tes wawancara Baca juga Kisi Kisi Tes Wawancara PPK, PPS dan KPPS Pemilu 2024 klik disini
Baca Juga Jadwal Tahapan Pembentukan PPS (Panitia Pemungutan Suara) klik disini