Dibuka 16 November 2022 Pendaftaran PPK Pemilu 2024 Pelajari 50 Contoh Soal Bagi Penyelenggara

Diposting oleh Nayab Kurataf

Awasipemilu - Komisi Pemilihan Umum segera buka rekrutment PPK yang sudah dipastikan tanggal pendaftaran ppk tanggal 16 November 2022 dan PPS pada 29 November 2022 segera persiapkan untuk mendaftar adapun syarat syaratnya disini.

Setelahnya KPU RI mengirimkan ternyata terdapat perubahan jadwal resminya menjadi 20 November s.d 16 Desember 2022 untuk pendaftaran PPK.

Tahapan administrasi menjadi tahapan pertama yang harus dipersiapkan diantaranya:

· Surat lamaran ditujukan kepada KPU Lihatdisini

· Surat Pernyataan Lihat disini

· Daftar riwayat hidup Lihat disini

Tahapan selanjutnya setelah lolos administrasi maka kemudian kita menghadpi tes tulis atau CAT computer Lihatdisini contoh contoh soal PPK dan Kisi kisi soal yang aka keluar.

Setelah PPK berlangsung Bawaslu akan merekrut Pengawas Kelurahan Desa untuk pemahaman selain dari tugas wewenangnya PKD bisa dilihat disini.

Fahami juga latihan latihan soal bagi Pengawas Kelurahan Desa Pada Pemilu 2024

1. Manakah yang termasuk kewenangan dari Panwaslu Kecamatan? Kecuali..

a. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kab/Kota

b. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran

c. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan

d. Melakukan Pencegahan dan penindakan diwilayah kecamatan

Jawaban d

2. Berapakah jumlah anggota PPK?

a. Sebanyak 7 orang

b. Sebanyak 5 orang

c. Sebanyak 3 orang

d. Paling sedikit 3 orang

Jawaban b

3. Berapa jumlah anggota Bawaslu RI

a. 3 Orang

b. 7 Orang

c. 4 Orang

d. 5 Orang

Jawaban d

4. Terdapat kepala desa yang ditemukan mendukung salah satu calon dan/atau salah satu pasangan calon sehingga adanya pihak yang diutungkan dan dirugikan atas tindakan atau keputusan kepala desa tersebut, atas dasar demikian kepala desa terbukti melanggar dan termasuk klasifikasi dari jenis pelanggaran....

a. Etika Kepala Desa

b. Administrasi Pemilu

c. Pidana Pemilu

d. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya

Jawaban c

5. Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan dalam....

a. Formulir Model A

b. Formulir Model B

c. Formulir Model D

d. Formulir Model C

Jawaban a

6. Presiden dan Wakil Presiden memegang Jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali dalam masa jabatan, frasa tersebut diatur dalam...

a. Pasal 7 UUD 1945

b. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017

c. Pasal 4 UUD 1945

d. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

Jawaban a

7. Berapakah jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berdasarkan UU Pemilu

a. Sebanyak 3 Orang

b. Sebanyak 5 orang

c. Paling banyak 5 orang

d. Paling sedikit 5 orang

Jawaban a

8. Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya menurut UUD 1945 pada amandemen ke 4 pada tahun ...

a. 2002

b. 2000

c. 2001

d. 2003

Jawaban a

9. Regulasi yang mengatur mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam....

a. Perbawaslu No. 6 Tahun 2018

b. Perbawaslu No. 4 Tahun 2022

c. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018

d. Perbawaslu No. 5 Tahun 2018

Jawaban c

10. KPU/PPK dalam melaksanakan tahapan pemilu tidak sesuai dengan proses, prosedur, dan cara yang telah ditetapkan, sehingga pengawas pemilu memberikan rekomendasi kepada KPU/PPK, hal tersebut termasuk jenis pelanggaran ...

a. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

b. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya

c. Pelanggaran Administrasi Pemilu

d. Pelanggaran Pidana Pemilu

Jawaban c

11. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus di taati Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye, kecuali...

a. Mengganggu ketertiban umum

b. Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU

d. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan

Jawaban b

12. Jenis Formulir model apa yang digunakan pada saat adanya Laporan dari masyarakat mengenai terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu

a. Formulir Model B.3

b. Formulir Model B.1

c. Formulir Model B.2

d. Formulir Model B.4

Jawaban b

13. Penyelenggara Pemilu Menurut UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari ....

a. Bawaslu, Pemerintah, KPU

b. Bawaslu, KPU, DKPP

c. Bawaslu, KPU, Pemerintah

d. Bawaslu, KPU, DKPP, Pemerintah

Jawaban b

14. Temuan atau Laporan Dugaan pelanggaran pemilu diputuskan untuk ditindak lanjuti atau tidak ditindak lanjuti paling lama...

a. 3 hari kalender sejak ditemukannya dugaan pelanggaaran Pemilu dan diregistrasi

b. 3 hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaaran Pemilu dan diterima

c. 7 hari kerja setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi

d. 7 hari kalender sejak ditemukannya dugaan pelanggaaran Pemilu diterima dan diregistrasi

Jawaban c

15. Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang...

a. Rahasia

b. Umum & Jujur

c. Langsung

d. Bebas

Jawaban d

16. Hari yang dimaksud dalam penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah...

a. Hari kerja

b. Hari Libur

c. Hari kalender

d. Hari Nasional

Jawaban a

17. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada..

a. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

b. Bawaslu Kabupaten/Kota

c. Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota

d. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

Jawaban b

22. Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada....

a. 14 Februari 2024

b. 15 Februari 2024

c. 24 Nopember 2024

d. 14 April 2024

Jawaban a

23. Panwaslu Kecamatan Diberikan Kewenangan tambahan untuk Penyelesaian

Sengketa Proses Antar Peserta, yang diatur dalam...

a. Perbawaslu No. 5 Tahun 2019

b. Perbawaslu No. 18 Tahun 2017

c. Perbawaslu No 4 Tahun 2022

d. Perbawaslu No. 27 Tahun 2018

Jawaban a

24. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali, maka perubahan kedua pada tahun...

a. Tahun 2002

b. Tahun 2001

c. Tahun 1999

d. Tahun 2000

Jawaban d

25. Berapakah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara berdasarkan UU Pemilu...

a. Paling sedikit 5 orang

b. Sebanyak 5 orang

c. Sebanyak 3 orang

d. Paling banyak 7 orang

Jawaban c

26. Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan...

a. Tahapan Kampanye

b. Tahapan Pemungutan Suara

c. Tahapan Pemutakhiran data pemilih

d. Semua Tahapan

Jawaban d

27. Untuk memperoleh kursi DPR, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh jumlah suara minimal 4% secara nasional, syarat tersebut dikenal dengan Istilah...

a. Proporsional terbuka

b. Parlemantary Threshold

c. Presidential Threshold

d. Electoral Threshold

Jawaban b

28. Untuk mengambil keputusan diambil melalui mekanisme Rapat Pleno yang diatur dalam...

a. Perbawaslu No. 5 Tahun 2018

b. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018

c. Perbawaslu No. 6 Tahun 2018

d. Perbawaslu No. 1 Tahun 2022

Jawaban a29. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali...

a. Pendidikan Politik bagi pemilih

b. Relawan Pengawas Pemilu

c. Perhitungan cepat hasil pemilihan

d. Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Jawaban d

30. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan, yang kemudian pengawas melakukan kajian awal untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan materil, maka apa saja yang termasuk syarat materil tersebut, kecuali...

a. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut

b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui

c. Tempat peristiwa terjadi

d. Bukti

Jawaban b

31. Siapa Ketua Bawaslu RI saat ini?

a. Abhan

b. Hasyim Asya'ri

c. Arif Budiman

d. Rahmat Bagja

Jawaban d

32. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh...

a. Anggota Panwaslu Kecamatan

b. Ketua Panwaslu Kecamatan

c. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan

d. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan

Jawaban d

33. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum diatur dalam......

a. UU No 3Tahun2008

b. UU No 7 Tahun 2017

c. UU No 5Tahun 2013

d. UU No 4Tahun 2008

Jawaban b

34. Di bawah ini adalah indikator Pemilu Demokratis, kecuali:

a. Kampanye pemilu yang demokratis

b. Penyusunan kerangka hukum

c. Hak memilih dan untuk dipilih

d. Akses media dan kebebasan berekspresi

Jawaban d

35. Laporan Pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama...

a. 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu

b. 3 hari kalender sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu

c. 3 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu

d. 7 hari kalender sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaaran Pemilu

Jawaban a

36. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan, yang kemudian pengawas melakukan kajian awal untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan materil, maka apa saja yang termasuk syarat formil tersebut, kecuali...

a. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan KTP-el

b. Identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan

c. Peristiwa dan uraian kejadian

d. Pihak terlapor

Jawaban c

37. Di negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-undang Dasar berfungsi sebagai sarana...

a. Membatasi kekuasaan lembaga- lembaga negara

b. Semua jawaban benar

c. Menjamin hak-hak asasi warga negara

d. Menentukan kekuasaan lembaga- lembaga negara

Jawaban b

38. Dibawah ini manakah yang termasuk jenis pelanggaran Pemilu...

a. Pelanggaran administrasi Pemilu, Pidana Pemilu, Pelanggaran Etik, dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya

b. Pelanggaran Etik, Pelanggaran administrasi Pemilu, Pidana Pemilu dan Pidana Pemilihan

c. Pidana Pemilu, Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan pidana Pemilihan

d. Pelanggaran Etik, Pelanggaran administrasi Pemilu, Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya

Jawaban a

39. Berikut ini yang tidak termasuk dalm 4 pilar kebangsaan adalah...

a. Bhineka Tunggal Ika

b. Pancasila

c. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia

d. Undang-Undang 1945

Jawaban c

40. Ketika terjadinya dugaan pelanggaran netralitas ASN dan telah terbukti, maka pengawas pemilu merekomendasikan...

a. Pemerintah

b. Etik PNS

c. KASN

d. KPU

Jawaban c

41. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah....

a. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

b. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

c. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu

d. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair

Jawaban d

42. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan

a. 16 Agustus 1945

b. 15 agustus 1945

c. 17 Agustus 1945

d. 18 Agustus 1945

Jawaban d

43. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah...

a. Pemerintah Daerah

b. Petugas kampanye

c. Pengawas pemilu

d. Peserta pemilu

Jawaban c

44. Dalam hal terdapat laporan pelanggaran Pemilu oleh salah satu peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dalam menangani suatu pelanggaran berdasarkan...

a. Perbawaslu No. 5 Tahun 2019

b. Perbawaslu No 7 Tahun 2018

c. Perbawaslu No. 4 Tahun 2022

d. Perbawaslu No. 18 Tahun 2017

45. Manakah yang termasuk kewajiban dari Panwaslu Kecamatan? Kecuali..

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat dibawahnya

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kab/Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik

d. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan

Jawaban d

46. Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu difokuskan pada...

a. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu

b. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu

c. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan

d. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu

Jawaban d

47. Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain, kecuali...

a. Tinta

b. Kotak suara dan bilik suara

c. Sampul kertas dan segel

d. Obeng untuk mencoblos

Jawaban d

48. Sidang BPUPKI I diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan

a. Lagu kebangsaan Indonesia Raya

b. Rancangan UUD

c. Rumusan Dasar Negara

d. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia

Jawaban c

49. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh....

a. Panwaslu Kelurahan/Desa

b. KPU

c. Bawaslu Kabupaten/Kota

d. Bawaslu Provinsi

Jawaban c

50. Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu dengan lembaga lainya tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari...

a. Bawaslu, Pemerintah, kejaksaan

b. Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan

c. DKPP, Bawaslu, KPU

d. Bawaslu, Kepolisian, KPU

Jawaban b

Terimakasih semoga bermanfaat..

cerdas berpolitik